HARGA PENGURUSAN PENDIRIAN PERUSAHAAN


PAKET PENDIRIAN CV hanya Rp 6.500.000,-

        Paket tersebut meliputi :
          1. AKTA PENDIRIAN
          2. PENGESAHAN PENGADILAN
          3. IJIN DOMISILI PERUSAHAAN (SKDP)
          4. NPWP PERUSAHAAN
          5. SIUP
          6. TDP

————————————————————————————-

BIAYA PENDIRIAN PT biaya Rp 9.000.000,– dengan
Modal Dasar dari Rp 51.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,-

    Paket tersebut meliputi :
           1. AKTA PENDIRIAN PT
           2. SK MENTERI HUKUM & HAM
           3. IJIN DOMISILI PERUSAHAAN (SKDP)
           4. NPWP PERUSAHAAN
           5. SIUP
           6. TDP

BIAYA PENDIRIAN PT biaya Rp 12.000.000,– dengan
Modal Dasar di atas Rp 10.001.000.000,- hingga Rp 20.000.000.000,-

      Paket tersebut meliputi :
           1. AKTA PENDIRIAN PT
           2. SK MENTERI HUKUM & HAM
           3. IJIN DOMISILI PERUSAHAAN (SKDP)
           4. NPWP PERUSAHAAN
           5. SIUP
           6. TDP

————————————————————————————-

BIAYA PENDIRIAN IZIN PMA hanya Rp 18.000.000,-

     Paket tersebut meliputi :
          1. IZIN PRINSIP BKPM
          2. AKTA PENDIRIAN PMA
          3. SK MENTERI HUKUM & HAM
          4. IJIN DOMISILI PERUSAHAAN
          5. NPWP PERUSAHAAN
          6. TDP

————————————————————————————-

AKTA PENDIRIAN PT & SK MENTERI HUKUM & HAM Rp 5.500.000,-

————————————————————————————-

AKTA PENDIRIAN CV & PENGESAHAN  Rp  4.000.000,-

————————————————————————————-

AKTA PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM,DIREKSI & KOMISARIS Rp  4.000.000,-

Meliputi :

AKTA PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM,DIREKSI & KOMISARIS
SP MENTERI HUKUM & HAM tentang PERUBAHAN DATA PERSEROAN

————————————————————————————-

AKTA PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKSI & KOMISARIS Rp 4.000.000,-

Meliputi :

AKTA PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKSI & KOMISARIS
SP MENTERI HUKUM & HAM tentang PERUBAHAN DATA PERSEROAN

————————————————————————————-

AKTA PERUBAHAN PENINGKATAN MODAL DASAR & MODAL DISETOR Rp 5.500.000,-

Meliputi :

AKTA PERUBAHAN PENINGKATAN MODAL DASAR & MODAL DISETOR
SK MENTERI HUKUM & HAM tentang PERUBAHAN
SP MENTERI HUKUM & HAM tentang PERUBAHAN ANGGARAN  DASAR

————————————————————————————-
AKTA PERUBAHAN TEMPAT DAN KEDUDUKAN PERSEROAN Rp 5.000.000,-

Meliputi :

AKTA PERUBAHAN TEMPAT DAN KEDUDUKAN PERSEROAN
SK MENTERI HUKUM & HAM tentang PERUBAHAN
SP MENTERI HUKUM & HAM tentang PERUBAHAN DATA PERSEROAN

————————————————————————————-

PENGURUSAN IJIN DOMISILI PERUSAHAAN  Rp 1.500.000,-

————————————————————————————-
PENGURUSAN SIUP untuk CV atau PT Rp 2.000.000,-

————————————————————————————-

PENGURUSAN TDP untuk CV atau PT Rp 2.000.000,-

————————————————————————————-

PAKET PENUTUPAN PERUSAHAAN  RP 18.000.000,-

Meliputi :
RUPS/Keputusan Pemegang Saham untuk melakukan Likuidasi Perusahaan dan penunjukan Likuidator
AKTA PEMBUBARAN PERUSAHAAN
Pengumuman di Media Massa
Sk Menteri Pembubaran (60 hari setelah pengumuman di Media Massa).
Pelaporan penutupan NPWP ke Kantor Pajak
RUPS/ Keputusan Pemegang Saham mengenai hasil Likuidasi
Akta Keputusan Pemegang Saham
Adapun Biaya Paket pengurusan Penutupan Perusahaan adalah Rp. 18.000.000,-
(biaya tersebut diluar biaya tunggakan pajak perusahaan).

————————————————————————————-

PAKET PENGURUSAN IZIN DOMISILI 

Dokumen yang dibutuhkan :

Foto Copy KTP, NPWP dan KK Direktur Utama
Foto copy Akta Pendirian Perusahaan & SK Menteri DepKumHAM
Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun terakhir atau:
Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung atau;
Surat Perjanjian sewa menyewa Ruko

Biaya Pengurusan Izin Domisili Jabotabek Rp. 1.500.000.- ( Satu Juta Lima ratus ribu Rupiah)



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pengertian SIUP SIUP adalah izin usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah melatui Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang/jasa di Indonesia. SIUP dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan kekayaan bersih perusahaan, yaitu: SIUP Kecil adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh orang pribadi/badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya paling besar Rp 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP Menengah adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh orang pribadi/badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya antara Rp 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP Besar adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh orang p...
Baca selengkapnya

PENGURUSAN IZIN USAHA INDUSTRI

IUI merupakan singkatan dari Izin Usaha Industri. Setiap usaha di Indonesia harus memilliki izin usaha dengan menengah. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri  No.:41/M-ind/per/6/2008,  bahwa Setiap orang atau badan yang mendirikan usaha dengan kategori menengah wajib memiliki Izin Usaha Industri. Kami memberikan solusi mudah dalam mendapatkan perizinan usaha industri. Berikut ini adalah beberapa panduan untuk Anda dalam mendapatkan perizinan melalui kantor kami, prosedur mendapatkan Izin Usaha Industri, persyaratan dan biaya pengurusan Izin Usaha Industri. Pengertian Izin Usaha Industri Izin usaha industri adalah izin yang wajib diperoleh oleh orang pribadi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri/pengolahan barang. Usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri. industri sendiri mempunyai arti sebagai suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan ata...
Baca selengkapnya

PERIZINAN PENANAMAN MODAL ASING

Pengertian Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Hubungi Konsultan kami untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai izin penanaman modal asing (PMA). Dasar Hukum Penanaman Modal Asing Undang-undang No. 25 Tahun 2007 – Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Presiden No. 36 Th 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Peraturan Presiden No.39 Th 2014 Tentang Daftar Negatif Investasi. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Persyaratan Administrasi PMA Oleh Partisipan Asing : Akta Pendirian Perusahaan dalam bahasa Inggris( jika peserta asing...
Baca selengkapnya